Pemerintah harus segera bekerja sama dengan jasa pembuatan website pemerintah untuk mendukung efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas melalui e-government.
Pasalnya, melansir UN E-Government Survey 2022, peringkat penerapan e-government di Indonesia masih ranking 77, di bawah Malaysia, Thailand, dan jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 12 dunia.
Hal ini mungkin berhubungan dengan kualitas website pemerintah yang masih perlu diperbaiki. Menurut hasil penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Kominfo, kinerja website resmi pemerintah provinsi di Indonesia rata-rata memiliki Page Speed Grade 59% atau grade E.
Website pemerintah sebagai ujung tombak dalam komunikasi seharusnya memiliki performa yang baik. Sehingga, pesan hingga layanan pemerintah bisa sampai ke masyarakat dengan tepat dan mudah.
Lantas, apa itu website pemerintah dan apa saja jenis-jenisnya? Adakah rekomendasi jasa pembuatan website pemerintah? Berapa biaya pembuatan website pemerintah? Berapa lama pembuatannya? Simak informasi selengkapnya di sini.
Sekilas Tentang Website Pemerintah dan Manfaatnya
Sebagai pembukaan, mungkin perlu dijabarkan apa yang dimaksud dengan website pemerintah. Website pemerintah adalah situs resmi pemerintah yang menjadi sarana komunikasi atau persebaran informasi ke masyarakat dengan mudah.
Tujuan dari e-Government adalah untuk meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan aksesibilitas layanan pemerintah untuk masyarakat. Namun, jika dirinci, manfaat dan keuntungan memiliki website bagi pemerintah sangat banyak. Apa saja manfaat website pemerintah? Berikut di antaranya:
- Sarana penyampaian informasi pemerintah;
- Media promosi kegiatan pemerintah;
- Media interaksi masyarakat dengan pemerintah;
- Menyosialisasikan kebijakan atau program pemerintah;
- Mempromosikan potensi pariwisata daerah;
- Menjadi media publikasi kegiatan pemerintah;
- Sebagai wadah masukan masyarakat;
- Sebagai sarana pelayanan administrasi;
- Membantu mengenal struktur pemerintah daerah;
- Profil pemerintah daerah;
- Informasi mengenai pemerintahan daerah;
- Kebijakan daerah;
- dan masih banyak lainnya.
Karena pentingnya itu, Anda perlu bekerja sama dengan jasa pembuatan website terbaik agar tujuan dan manfaat kepemerintahan dapat dicapai. Sehingga website pemerintah dapat menjadi alat public relation (PR) yang optimal.
Jenis-Jenis Website Pemerintah/E-Government
E-Government dapat diimplementasikan pada tataran trias politika kekuasaan pemerintah, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.
Jadi, jika diaplikasikan ke dalam website, jenis layanan pemerintah atau e-government dapat dibagi menjadi 3, yakni jenis website Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Consumers/Citizen (G2C).
1.Government to Government (G2G)
Government to Government (G2G) merujuk pada transaksi dan pertukaran informasi antar lembaga atau departemen pemerintah. Ini sering melibatkan berbagi data, sistem kolaborasi, dan layanan internal yang mendukung fungsi pemerintahan.
Contoh:
- Sistem manajemen informasi internal untuk departemen pemerintah yang berbeda.
- Sistem pertukaran data keamanan atau intelijen antar badan pemerintahan.
- Portal kolaborasi untuk proyek-proyek infrastruktur antara berbagai departemen pemerintah.
2. Government to Business (G2B)
Government to Business (G2B) melibatkan hubungan antara pemerintah dan sektor bisnis. Ini bisa termasuk segala hal dari pengajuan tender, regulasi, hingga perizinan dan pendaftaran yang diperlukan bagi bisnis.
Contoh:
- Portal untuk pengajuan dan pemantauan tender pemerintah oleh bisnis.
- Situs web untuk pendaftaran bisnis dan pengurusan izin usaha.
- Platform pelaporan pajak online untuk perusahaan.
- Pengadaan barang dan jasa (e-procurement) seperti di pemerintah Surabaya.
3. Government to Consumers/Citizen (G2C)
Sementara itu, Government to Consumers/Citizen (G2C) berkaitan dengan interaksi antara pemerintah dan individu/masyarakat umum. Ini termasuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial.
Contoh:
- Situs web untuk pendaftaran dan informasi tentang layanan kesehatan publik.
- Portal untuk pengurusan dokumen seperti paspor atau SIM.
- Platform pembayaran pajak dan pengajuan dokumen kependudukan online.
- Pendaftaran bisnis dan perizinannya seperti One Stop Service (OSS) Layanan Perizinan Terpadu di Kediri dan Sragen.
- Sistem Informasi Harga Pangan seperti di Kabupaten Tangerang.
- Daftar akta kelahiran.
- Daftar akta kematian.
- Daftar KTP.
- Daftar akta nikah.
- Daftar SIM.
- Daftar surat izin bangunan.
- Daftar program jaminan sosial.
- Sistem administrasi kependudukan.
Untuk membuat jenis website pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan target pasarnya, tentu harus selektif dalam memilih partner. Sebaiknya pemegang kebijakan bekerja sama dengan agensi yang berpengalaman dalam pembuatan e-government, seperti jasa pembuatan website Tonjoo.
Lantas, berapa biaya pembuatan webiste pemerintah atau e-government? Apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk mematok biaya jasa pembuatan website pemerintah?
Harga Jasa Pembuatan Website Instansi Pemerintah
Biaya pembuatan website untuk instansi pemerintah sebenarnya tergantung dengan seberapa kompleks website yang dibutuhkan. Namun secara garis besar, standar harga website pemerintah dipengaruhi beberapa faktor berikut:
1. Biaya Tenaga Ahli Teknis
Tenaga ahli teknis dalam proyek website pemerintah terdiri dari individu – individu yang sudah terlatih di bidang kerjanya masing – masing dalam pembuatan sebuah website.
Kualitas individu inilah yang nantinya menentukan kualitas website yang dihasilkan. Yang termasuk dalam tenaga ahli teknis adalah system analyst, website designer, website developer, dan banyak lainnya.
Jika Anda bekerja sama dengan jasa pembuatan website Tonjoo, proyek Anda akan ditangani oleh tim ahli profesional Tonjoo yang telah berpengalaman dalam pembuatan website pemerintah.
2.Biaya Tenaga Ahli Pendukung
Selain tenaga ahli teknis, ada juga individu yang tidak memegang keahlian tentang pembuatan website namun jasanya tetap dibutuhkan dalam keberlangsungan proyek pembuatan website.
Orang – orang seperti ini ini dinamakan tenaga ahli pendukung. Tenaga ahli pendukung dalam pembuatan biasanya terdiri dari tenaga administrasi dan operator komputer.
Dua aspek ini yang biasanya mendominasi berapa besaran standar harga pembuatan website pemerintah. Jasa tenaga ahli dan tenaga pendukung teknis ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat pengalaman masing – masing individunya.
3. Biaya Non-Personil
Di luar biaya jasa, ada lagi yang disebut dengan biaya non personil. Biaya non personil biasanya meliputi kebutuhan ATK, biaya internet, biaya hosting, biaya operasional transportasi, biaya pembuatan buku manual dan biaya pembuatan CD manual.
Itulah mungkin yang menyebabkan beberapa orang berpiki kenapa jasa buat website mahal, karena di sana ada biaya tenaga ahli, biaya tenaga pendukung, dan biaya non personil.
Menemukan jasa pengembang website yang mau mengerjakan proyek dengan anggaran pembuatan website pemerintah memang tidak mudah. Namun, yang lebih menantang adalah menemukan jasa pembuat website yang mau memberikan lebih dengan standar yang sudah ditetapkan pemerintah tersebut.
Di antara minimnya opsi tersebut, ada Tonjoo yang bersedia menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan websitenya. Tonjoo bukanlah pemain baru dalam urusan pengembangan website pemerintah.
Tonjoo sudah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan dalam mewujudkan website sesuai dengan yang mereka inginkan.
Tonjoo: Layanan Jasa Pembuatan Website Pemerintah Terbaik
Sebagai penyedia jasa pembuatan web pemerintah terbaik, kami percaya bahwa inovasi adalah kunci untuk merebut hati rakyat. Tangan kreatif kami akan mentransformasi teknologi dalam website milik pemerintah yang relatif masih usang menjadi teknologi dengan arsitektur yang lebih modern dan canggih.
Kami akan memberikan usaha terbaik untuk menyediakan fitur tersebut ke dalam website. Pelayanan maksimal inilah yang membuat reputasi Tonjoo melambung sebagai penyedia jasa desain website pemerintah.
1. Berpengalaman Bermitra dengan Pemerintah
Contohnya, Tonjoo sudah pernah bekerjasama dengan PT. Taman Wisata Candi, sebuah perusahaan di bawah naungan BUMN, untuk mengerjakan website borobudurpark.com.
Hasil kerja keras kami tidak hanya menghasilkan sebuah website untuk panduan travel para turis tetapi juga mendatangkan penghargaan sebagai Best of the Best Indonesia Tourism Website 2017 for “New Bali” Destination versi majalah MIX dan Swa.
Penghargaan ini tentunya memberikan bukti nyata bahwa Tonjoo siap menjadi mitra pemerintah dengan standar harga website pemerintah yang sudah ditentukan dan siap memberikan lebih dari itu.
2. Design yang Modern dan Sesuai Target Market
Gebrakan Tonjoo dalam pembuatan website pemerintah lainnya adalah menciptakan desain website yang moderen dan lebih dinamis namun tetap mengikuti standar website pemerintah yang sudah ditentukan oleh Undang – Undang.
Namun, kami berhasil menciptakan terobosan tersebut dan mengaplikasikannya ke dalam website sebuah provinsi paling muda di Indonesia. Kami menantang Anda untuk menemukan sendiri jawabannya dengan menelusuri halaman portofolio kami.
Dengan sentuhan yang lebih modern, pengguna tentunya akan lebih betah dalam mengeksplorasi isi website e-government tersebut. Gagasan dan misi dari pemerintah pun akan dikomunikasikan secara lebih efektif untuk menggaet masyarakat agar terlibat aktif dalam rencana pemerintah.
Buktikan sendiri bahwa Tonjoo adalah mitra yang tepat bagi pemerintah untuk melayani masyarakat dan memberikan transparansi data lewat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
Beberapa contoh hasil website pemerintah yang dibuat oleh Tonjoo lainnya adalah Kominfo Magelang milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang, dan Indonesia Kreatif milik Mentri Industri Kreatif.
3. Harga yang Negotiable
Keunggulan kami sebagai mitra terbaik pemerintah tidak berhenti sampai di titik itu saja. Tim kami yang fleksibel adalah alasan utama mengapa banyak instansi pemerintahan yang tetap memilih kami sebagai mitra IT mereka selama bertahun – tahun.
Para klien kami tidak perlu mengkhawatirkan biaya jasa pembuatan website pemerintah yang tinggi untuk menghadirkan berbagai keunggulan teknologi tersebut dan mentransformasi website yang mereka miliki.
Pelayanan yang kami berikan dapat disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki tiap instansi pasti dapat terjangkau. Jadi harga jasa pembuatan website instansi pemerintah bisa lebih murah.
Anda akan mendapatkan hasil yang sepadan dengan dana yang Anda miliki. Kualitas tinggi dan kepuasan Anda adalah prioritas kami. Nantinya, durasi pembuatan website juga dapat disesuaikan.
Waktu Pembuatan Website Pemerintah
Waktu yang dibutuhkan untuk membuat website pemerintah dapat berbeda-beda, tergantung pada beberapa hal seperti tingkat kesulitan proyek, permintaan khusus dari klien, ketersediaan sumber daya, keahlian dari penyedia jasa, proses pemeriksaan kualitas, dan juga anggaran yang tersedia.
Berapa lama pembuatan website? Umumnya, jika tidak ada hambatan, pembuatan website memerlukan waktu sekitar 9 minggu. Proses ini meliputi beberapa tahapan seperti:
- Tahap Perencanaan, yang berlangsung antara 1 sampai 4 minggu.
- Tahap Desain, yang memakan waktu 2 hingga 6 minggu.
- Tahap Pengembangan, yang berlangsung 4 sampai 12 minggu.
- Tahap Pengujian, yang membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu.
- Tahap Peluncuran, yang juga memakan waktu 1 hingga 2 minggu.
Oleh karena itu, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk membuat berbagai jenis website, seperti company profile, e-commerce, atau e-learning, bisa berbeda tergantung pada tahapan yang disebutkan di atas dan juga faktor-faktor lain yang telah disebutkan.
Sudah Siap Bekerja Sama dengan Jasa Pembuatan Website Pemerintah Berkualitas?
Tak perlu menunggu lebih lama lagi, segera bekerja sama dengan jasa pembuatan website pemerintah yang berpengalaman, Tonjoo, dan wujudkan website pemerintah yang berkualitas.
Dengan begitu, Anda turut mendukung Indonesia dalam meningkatkan layanan masyarakat melalui e-government seperti klien pemerintah yang sudah pernah kami tangani. Anda dapat melihat karya sebelumnya di showcase kami.
Apa lagi yang ditunggu? Mari bekerja sama dengan menghubungi Tonjoo untuk menciptakan inklusivitas informasi dan komunikasi bersama masyarakat.
